Ibukota Republik Indonesia pindah ke Sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Hai gaes selamat datang di blog CeritaK. Blognya saya Deka Firhansyah.

Senin, 26 Agustus 2019 adalah salah satu hari yang bersejarah bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari dimana Presiden Ke 7 Joko Widodo umumkan lokasi Ibukota baru yakni, di Sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada siang hari yang berbahagia, Presiden Joko Widodo menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan Ibukota Negara. Menurut Presiden Joko Widodo rencana untuk pindah Ibukota sudah digagas sejak lama. Bahkan sejak masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.

Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah merancang sendiri Ibukotanya. Banyak pertanyaan.

1. Kenapa harus pindah?

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa dan juga airport (bandara udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk yang sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa. Dan pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila Ibukota pemerintahan pindahnya tetap di pulau Jawa. 

2. Pendanaan Ibukota baru

Total dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp. 466T. Nantinya 19% itu akan berasal dari APBN, itupun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibukota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KBBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta maupun BUMN.

3. Kenapa Urgent sekarang?

Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalulintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat mskipun sejak 2001 sudah dilakukan Otonomi Daerah.

Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir. Hasil kajian-kajian tersebut menghasilkan paling ideal adalah di Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Kenapa  pemerintah memilih Kaltim sebagai Ibukota yang baru? 

Pertama, karena reriko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, Tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.

Kedua, lokasinya yang strategis. Berada di tengah-tengah Indonesia.

Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, telah dilengkapi infrastruktur yang relatif lengkap.

Kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180ribu hektar.

Pembangunan Ibukota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara pulau Jawa dan luar Jawa.

Pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar pulau Jawa. Berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi Kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global.

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp. 571T tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap di eksekusi.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemindahan Ibukota negara ini termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Untuk itu Presiden sudah berkirim surat kepada ketua DPR RI dengan dilampirani hasil kajian mengenai calon Ibukota baru tersebut.

Sehubungan dengan hal itu pemerintah segera menyiapkan Rancangan undang-undang untuk disampaikan kepada DPR.

Demikianlah pengumuman Sebagian kabupaten penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  sebagai lokasi calon Ibukota negara Republik Indonesia yang baru oleh Presiden Joko Widodo.