Presiden Ragu Dengan Kekuatan Rakyat

Ini menurut pendapat saya saja ye. Menurut saya presiden mulai ragu dengan kekuatan rakyat, itu sudah cukup untuk memenangkan periode ke dua, itu jelas terlihat dengan reshuffle kemaren yang disitu mentri dari partai Golkar nambah jadi 2, kita tidak tahu ada kesepakatan apa selain adanya tambahan kursi menteri untuk partai Golkar yang jelas dari situ jadi sekarang presiden terlihat makin menghimpun kekuatan partai pendukungnya demi memenangkan periode ke-2. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan tertentu artinya tidak perlu ada tambahan kursi menteri untuk partai Golkar, bahkan mungkin tetap seperti pada formasi pada awal-awak masa pemerintahan, tidak ada sama sekali kursi menteri untuk partai Golkar.

Jika presiden yakin dengan kekuatan rakyat, seharusnya presiden bisa  tegas "biarlah partai silakan kalau mau bergabung dan mendukung pemerintah tapi inilah aturannya tidak ada istilah mentang-mentang mendukung pemerintah tiba-tiba mendapat kursi menteri untuk politisi dari partai tersebut, tapi nyatanya masuknya partai Golkar langsung mendapat "jatah" menteri. Jadi, secara sederhana jelas keliatan itu salah satu bagian dari kesepakatannya. Dari situ "impian untuk tidak ada bagi-bagi jabatan" sirna lenyap tidak berbekas. Dari situ juga terlihat jika presiden mulai ragu dengan kekuatan rakyat saja akan cukup baginya untuk melanjutkan ke periode ke-2.

Menariknya ternyata setelah menjadi menteri politisi partai Golkar tersebut malah terpilih menjadi ketua umum. Reshuffle harus dilakukan lagi mengingat ada menteri yang maju sebagai calon kepala daerah. Hasil reshuffle malah giliran menempatkan sekjen yang kemudian ikut menjadi menteri. Dan si menteri yang telah menjadi ketum partai masih dipertahankan mungkin karena "masih dibutuhkan" oleh presiden mengingat massa jabatan yang dianggap terlalu singkat untuk penyesuaian bagi  menteri yang baru bila dilakukan perubahan menteri di bidang mentri perindustrian maka secara tidak langsung legal sudah yang dulu ditentang "rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik".

Satu-satunya cara membersihkan nama presiden adalah kedua pemimpin partai politik itu "seharusnya" segera mundur dari jabatannya sebagai pemimpin partai politik dan entah itu sudah terlaksana ataukah belum? Silakan buat kamu yang mengetahui perkembangan selanjutnya untuk membubuhkan komentarmu di kolom komentar tulisan ini. Terima kasih.

Bukankah Indonesia menerapkan asas pemilihan langsung dan bersifat bebas dan rahasia. Pilihan seseorang bisa memenangi kursi presiden RI adalah dengan memenangi suara rakyat. Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Begitulah, Rakyatlah yang punya kuasa tertinggi untuk menentukan siapa yang akan menjadi presidennya. Calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang akan menjadi presiden. Jadi presiden seharusnya hanya perlu bekerja sebaik mungkin demi kepentingan rakyat. Dengan begitu presiden seharusnya bisa yakin dengan kekuatan rakyat untuk memilihnya dalam melanjutkan pemerintahan untuk periode ke-2.

Presiden seharusnya tidak perlu mengakomodir kepentingan partai bila hal itu kemungkinan akan membuat rakyat kecewa. Pada awal pemerintahan presiden ingin memastikan tidak ada menteri yang merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Itu sudah bagus, rakyat semakin mencintainya, namun sayangnya pada akhirnya presiden seolah mengalah dan membiarkan pemimpin partai politik tetap menjadi menteri.

Sangat disayangkan, support atau dukungan dari partai politik masih sangat dibutuhkan di Indonesia untuk memenangkan sebuah pemilu.